Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Kamis, 24 Desember 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006 - 2009

Nomor Tahun Tentang
1 2006 Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
1 2007 Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
2 2007 Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi
3 2007 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
1 2008 Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
2 2008 Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Mutasi Hakim
3 2008 Usul Promosi Dan Mutasi Hakim Dan Panitera
4 2008 Pemungutan Biaya Perkara
5 2008 Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
6 2008 Larangan Meminta Dan Menerima Bantuan/Fasilitas
7 2008 Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank Di Bank Indonesia
7a 2008 Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
8 2008 Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada
9 2008 Pelaporan Penarimaan Dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan
10 2008 Larangan Memberikan Cindera Mata/Hadiah
11 2008 Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
12 2008 Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
13 2008 Meminta Keterangan Saksi Ahli
1 2009 Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
2 2009 Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran
3 2009 Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009
4 2009 Penyerahan/Pengiriman Petikan Dan Salinan Putusan
5 2009 Pengiriman Laporan Kasasi/Berkas Perkara Kasasi Pidana
6 2009 Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, Sema No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun 1987, SEMA No. 2 Tahun 1998
7 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi
8 2009 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Salah Satu Pihak Dalam Sengketanya Adalah P4P
9 2009 Petunjuk Izin Penyelidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Anggota DPRD
10 2009 Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali