Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006 - 2009

Nomor	Tahun	Tentang
1	2006	Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
1	2007	Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
2	2007	Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi
3	2007	Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
1	2008	Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
2	2008	Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Mutasi Hakim
3	2008	Usul Promosi Dan Mutasi Hakim Dan Panitera
4	2008	Pemungutan Biaya Perkara
5	2008	Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
6	2008	Larangan Meminta Dan Menerima Bantuan/Fasilitas
7	2008	Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank Di Bank Indonesia
7a	2008	Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
8	2008	Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada
9	2008	Pelaporan Penarimaan Dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan
10	2008	Larangan Memberikan Cindera Mata/Hadiah
11	2008	Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
12	2008	Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
13	2008	Meminta Keterangan Saksi Ahli
1	2009	Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
2	2009	Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran
3	2009	Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009
4	2009	Penyerahan/Pengiriman Petikan Dan Salinan Putusan
5	2009	Pengiriman Laporan Kasasi/Berkas Perkara Kasasi Pidana
6	2009	Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, Sema No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun 1987, SEMA No. 2 Tahun 1998
7	2009	Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi
8	2009	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Salah Satu Pihak Dalam Sengketanya Adalah P4P
9	2009	Petunjuk Izin Penyelidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Anggota DPRD
10	2009	Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali