Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor	Tahun	Tentang
Perpres No. 1	2009	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Perpres No. 2	2009	Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Perpres No. 3	2009	Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Perpres No. 4	2009	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Perpres No. 5	2009	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
Perpres No. 6	2009	Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang(Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
Perpres No. 7	2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Promotion And Protection Of Investments)
Perpres No. 8	2009	Pengesahan Protocol Amending The Agreement And Protokol Between The Republic Of Indonesia And The Swiaa Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income (Protokol Perubahan Persetujuan Dan Protokol Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan)
Perpres No. 9	2009	Lembaga Pembiayaan
Perpres No. 10	2009	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
Perpres No. 11	2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
Perpres No. 12	2009	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
Perpres No. 13	2009	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 14	2009	Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Perpres No. 15	2009	Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Perpres No. 16	2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
Perpres No. 17	2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
Perpres No. 18	2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)
Perpres No. 19	2009	Pengesahan Asean Framework Agreement On Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pembebasan Visa)
Perpres No. 20	2009	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Perpres No. 21	2009	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
Perpres No. 22	2009	Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Perpres No. 23	2009	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Perpres No. 24	2009	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Perpres No. 25	2009	Pengesahan Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)
Perpres No. 26	2009	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Perpres No. 27	2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation)
Perpres No. 28	2009	Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpres No. 29	2009	Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
Perpres No. 30	2009	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Perpres No. 31	2009	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
Perpres No. 32	2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Perpres No. 33	2009	Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark Concerning The Promotion And Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Denmark Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)
Perpres No. 34	2009	Pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The Asean Promotion Center On Trade, Investment And Tourism (Perubahan Terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi Asean Di Bidang Perdagangan, Penanaman Modal Dan Pariwisata)
Perpres No. 35	2009	Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Perpres No. 36	2009	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan (Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Uzbekistan)
Perpres No. 37	2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of Paraguay On Visa Exemption For Diplomatic Official And Service Passports)
Perpres No. 38	2009	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)
Perpres No. 39	2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Perpres No. 40	2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Perpres No. 41	2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
Perpres No. 42	2009	Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dan Dokter Pendidik Klinis
Perpres No. 43	2009	Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
Perpres No. 44	2009	Tim Dokter Kepresidenan
Perpres No. 45	2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Perpres No. 46	2009	Pengesahan Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
Perpres No. 47	2009	Pembentukkan Dan Organisasi Kementerian Negara
Perpres No. 49	2009	Pengesahan Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Sosialist Republic Of Srilangka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passport (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilangka Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas)
Perpres No. 50	2009	Pengesahan Agreement On Comprehensive Economic Patnership Among Member States Of The Association Of Southest Asian Nation And Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Jepang)
Perpres No. 51	2009	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
Perpres No. 52	2009	Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Perpres No. 53	2009	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
Perpres No. 54	2009	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan