| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47) | Download |
| 2 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 48) | Download |
| 3 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49) | Download |
| 4 | Pengeluaran Surat-Perbendaharaan Untuk Tahun 1953 | Download |
| 5 | Peraturan Pemerintah Untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut Dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39) | Download |
| 6 | Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementerian | Download |
| 7 | Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76) | Download |
| 8 | Penguasaan Tanah-Tanah Negara | Download |
| 9 | Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal Dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan | Download |
| 10 | Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat | Download |
| 11 | Pembubaran Daerah Sulawesi Utara Dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah Yang Bersifat Satuan Kenegaraan Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri | Download |
| 12 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 20 Tahun 1951) | Download |
| 13 | Mengubah Dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721) | Download |
| 14 | Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting" | Download |
| 15 | Pemberian Istirahat Dalam Negeri | Download |
| 16 | Perubahan "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247) | Download |
| 17 | Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi Yang Dapat Diberikan Berturut-Turut Kepada Bekas Presiden/Wakil Presiden Dan Menteri Negara Repu | Download |
| 18 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil | Download |
| 19 | Pengubahan Beberapa Pasal Dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan Yang Tercantum Dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Yang Terakhir Dengan Keputusan Di Dalam Staatsblad 1948 Nomor 217 | Download |
| 20 | Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah | Download |
| 21 | Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953. Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negeri | Download |
| 22 | Pepencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) Dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247) | Download |
| 23 | Peraturan Pembungkusan Bahan-Bahan Pembeku Karet | Download |
| 24 | Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya | Download |
| 25 | Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Uang Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Menteri Republik Indonesia | Download |
| 26 | Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 27 | Penunjukan Rumah-Rumah Sakit Partikelir Yang Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu | Download |
| 28 | Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (Yogyakarta) Tentang Sumpah Dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-Daerah Otonom Di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur | Download |
| 29 | Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru | Download |
| 30 | Tarip Ongkos-Ongkos Dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (Staatsblad 1909 Nomor 584) | Download |
| 31 | Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, Yang Berasal Dari Perusahaan Kereta Api Partikelir | Download |
| 32 | Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa | Download |
| 33 | Penambahan Tugas Dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan | Download |
| 34 | Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Di Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Besar Kalimantan. | Download |
| 35 | Susunan Dan Pimpinan Kementrian Pertahanan | Download |
| 36 | Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950) | Download |
| 37 | Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan | Download |
| 38 | Penyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya | Download |
| 39 | Cara Mengangkat Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pimilihan | Download |
| 40 | Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai | Download |
| 41 | Kewajiban Melaporkan Perusahaan | Download |
| 42 | Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri | Download |
Open all
Close all