| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara | Download |
| 2 | Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor | Download |
| 3 | Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb) | Download |
| 4 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir | Download |
| 5 | Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya. | Download |
| 6 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I | Download |
| 7 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II | Download |
| 8 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III | Download |
| 9 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Vi, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV | Download |
| 10 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V | Download |
| 11 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara Vi | Download |
| 12 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. | Download |
| 13 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII | Download |
| 14 | Peleburan Peusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX | Download |
| 15 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI-XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X | Download |
| 16 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV-XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI | Download |
| 17 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII | Download |
| 18 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII | Download |
| 19 | Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV | Download |
| 20 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun | Download |
| 21 | Penindakan Di Bidang Kepabeanan | Download |
| 22 | Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan | Download |
| 23 | Penindakan Di Bidang Cukai | Download |
| 24 | Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai | Download |
| 25 | Izin Pengusaha Barang Kena Cukai | Download |
| 26 | Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian | Download |
| 27 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. | Download |
| 28 | Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Download |
| 29 | Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan | Download |
| 30 | Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur | Download |
| 31 | Pembentukan Kota Administratif Sorong | Download |
| 32 | Tenaga Kesehatan | Download |
| 33 | Tempat Penimbunan Berikat | Download |
| 34 | Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan | Download |
| 35 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988. | Download |
| 36 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun | Download |
| 37 | Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 Ke Tahun Anggaran 1996/1997 | Download |
| 38 | Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur | Download |
| 39 | Pembentukan 16 (Enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat | Download |
| 40 | Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah | Download |
| 41 | Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia | Download |
| 42 | Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah | Download |
| 43 | Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah | Download |
| 44 | Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan | Download |
| 45 | Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu | Download |
| 46 | Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek | Download |
| 47 | Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi | Download |
| 48 | Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah | Download |
| 49 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II | Download |
| 50 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia | Download |
| 51 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I | Download |
| 52 | Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya | Download |
| 53 | Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh | Download |
| 54 | Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya | Download |
| 55 | Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai | Download |
| 56 | Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai | Download |
| 57 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri | Download |
| 58 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia | Download |
| 59 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal | Download |
| 60 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum | Download |
| 61 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia | Download |
| 62 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma | Download |
| 63 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara | Download |
| 64 | Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel | Download |
| 65 | Pembentukan Lima-Puluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai D | Download |
| 66 | Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka | Download |
| 67 | Penyelenggaraan Kepariwisataan | Download |
| 68 | Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank | Download |
| 69 | Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang | Download |
| 70 | Kepelabuhanan | Download |
| 71 | Kebandarudaraan | Download |
| 72 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri | Download |
| 73 | Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan | Download |
| 74 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Ten-Tang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 | Download |
open all