| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda | Download |
| 2 | Penetapan Gaji Dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat Yang Bukan Bangsa Belanda | Download |
| 3 | Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S. | Download |
| 4 | Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat | Download |
| 5 | Peraturan Sementara Tentang Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I. | Download |
| 6 | Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan-Tunjangan Kepada Anggota T.N.I. Yang Ada Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat | Download |
| 7 | Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg" | Download |
| 8 | Surat-Surat Perbendaharaan | Download |
| 9 | Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 10 | Mengubah Peraturan-Devisen | Download |
| 11 | Menghapuskan Pemerintahan Militer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Enclave-Enclave Kasunanan Dan Mangkunegaran | Download |
| 12 | Mengubah Tabaksaccijns-Verordening | Download |
| 13 | Menyediakan Dana-Dana Kepada Bank Negara Indonesia | Download |
| 14 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1949 Tentang Penghargaan Pemerintah Terhadap Pelajar Yang Telah Berbakti | Download |
| 15 | Biro Demobilisasi Nasional | Download |
| 16 | Penetapan Jabatan Dan Gaji Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 17 | Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staadblad 1949 No. 2) | Download |
| 18 | Pencabutan "Het Werklieden Reglement Marine 1936" Dan Berlakunya Juga M.D.R. 1939 Untuk Para Pekerja Harian Dan Jam-Jaman Dari Penataran Angkatan Laut Dan Jawatan-Jawatan Angkatan Laut Lainnya | Download |
| 19 | Tambahan Persediaan Uang Untuk Bank Negara Indonesia | Download |
| 20 | Mengubah Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 N0. 291) | Download |
| 21 | Pembentukan Daerah Propinsi | Download |
| 22 | Penambahan Pasal 9 Dari Peraturan Pemerintah Nr 3, Tahun 1950 | Download |
| 23 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I.S. Nr 16, Tahun 1950 | Download |
| 24 | Perubahan Dan Tambahan Dalam Peraturan Pemerintah Nr 9, Tahun 1950 | Download |
| 25 | Mengadakan Perubahan-Perubahan Yang Dapat Menghilangkan Keganjilan-Keganjilan Yang Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nr 16, Tahun 1950 | Download |
| 26 | Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia | Download |
| 27 | Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri | Download |
| 28 | Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 29 | Perjalanan-Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Yang Mempunyai Kebangsaan Belanda | Download |
| 30 | Hubungan Ekonomi Luar Negeri | Download |
| 31 | Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Para Menteri | Download |
| 32 | Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogjakarta Dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta Serta Pembentukan Kantor Urusan Pegawai Yang Baru | Download |
| 33 | Penghapusan Jawatan Distribusi | Download |
| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah Dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu | Download |
| 2 | Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda Dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat | Download |
| 3 | Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), Dari Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia. | Download |
| 4 | Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 7 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No. 12 Dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No.13 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. | Download |
| 5 | Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran Dan Hutang-Hutang Lain Dari De Javasche Bank Yang Sekaligus Dapat Ditagih. | Download |
| 6 | Mengubah Dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721) | Download |
| 7 | Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76) | Download |
| 8 | Perubahan "Tabaksaccijnsverordening" (Staatsblad 1932 No. 560). | Download |
| 9 | Pengeluaran Surat Perbendaharaan. | Download |
| 10 | Pemberian Tunjangan Luar-Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing. | Download |
| 11 | Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, Mengenai Pemberian Pensiun Dan Onderstan Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara | Download |
| 12 | Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional | Download |
| 13 | Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1949. | Download |
| 14 | Tarip Uang Tera. | Download |
| 15 | Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya. | Download |
| 16 | Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah R.I.S | Download |
| 17 | Mengubah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1950. | Download |
| 18 | Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan. | Download |
| 19 | Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada Di Yogyakarta Dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Di Jakarta. | Download |
| 20 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional | Download |
| 21 | Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Yang Telah Meletakkan Jabatan | Download |
| 22 | Pemberian Tunjangan Jabatan | Download |
| 23 | Pejabatan-Pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil. | Download |
| 24 | Kedudukan Pegawai-Pegawai Negara-Negara Bagian R.I.S. Dan Pegawai-Pegawai Yang Diperbantukan Pada Negara-Negara Bagian | Download |
| 25 | Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia | Download |
| 26 | Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539) | Download |
| 27 | Memperpanjang Jangka Waktu Yang Ditentukan Dalam Pasal 3 Dari Peraturan Pemerintah Nr 1 Tahun 1951 | Download |
| 28 | Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersverordening, Staatsblad 1936 No. 451). | Download |
| 29 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Barat. | Download |
| 30 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Barat | Download |
| 31 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Barat. | Download |
| 32 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa-Tengah | Download |
| 33 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Tengah | Download |
| 34 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Tengah. | Download |
| 35 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Timur. | Download |
| 36 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Timur | Download |
| 37 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Timur. | Download |
| 38 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta | Download |
| 39 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. | Download |
| 40 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. | Download |
| 41 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Selatan | Download |
| 42 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Selatan | Download |
| 43 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Selatan | Download |
| 44 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah | Download |
| 45 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah | Download |
| 46 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah | Download |
| 47 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Utara | Download |
| 48 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Utara | Download |
| 49 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Utara | Download |
| 50 | Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat | Download |
| 51 | Perubahan Rayon Kemahalan | Download |
| 52 | Peraturan Lebih Lanjut Hal Retribusi Guna Membiayai Pelaksanaan Peraturan Pembatasan Perusahaan Berdasarkan Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nr 86) | Download |
| 53 | Pemberian Istirahat Karena Hamil | Download |
| 54 | Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan | Download |
| 55 | Peraturan Perbaikan Pelabuhan | Download |
| 56 | Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi-Selatan Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi | Download |
| 57 | Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan | Download |
| 58 | Opcenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat | Download |
| 59 | Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap | Download |
| 60 | Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri Dan Janda Serta Anak Piatunya | Download |
| 61 | Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri | Download |
| 62 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 10 Tahun 1951, Tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing | Download |
| 63 | Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat | Download |
| 64 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1951 | Download |
| 65 | Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi | Download |
| 66 | Lambang Negara | Download |
| 67 | Peraturan Pembagian Beras Untuk Pegawai Negeri | Download |
| 68 | Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Dan Anggauta-Anggautanya | Download |
| 69 | Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Resmi Negara-Negara Asing Direpublik Indonesia Beserta Anggauta-Anggautanya | Download |
| 70 | Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa | Download |
| 71 | Pembubaran "Raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" Dan Pembentukan "Dewan Pengukuran Dan Penggambaran Peta" Dan "Direktorium Untuk Pengukuran Dan Penggambaran Peta" | Download |
| 72 | Perubahan-Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat | Download |
| 73 | Menyatakan Berlakunya "Epidemie Ordonnantie" (Lembaran-Negara 1911 No. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (Penyakit Lumpuh Kanak-Kanak) | Download |
open all