Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 18 Desember 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999

Tahun Nomor Tentang Dokumen
1999 1 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Download
1999 2 Penyelenggaraan Transmigrasi Download
1999 3 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia Download
1999 4 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Ba Download
1999 5 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik  Download
1999 6 Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Download
1999 7 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Download
1999 8 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Download
1999 9 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Download
1999 10 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Download
1999 11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Download
1999 12 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik  Download
1999 13 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Indofood Tbk. Download
1999 14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya. Download
1999 15 Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham Download
1999 16 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga Download
1999 17 Badan Penyehatan Perbankan Nasional Download
1999 18 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Download
1999 19 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut Download
1999 20 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara  Download
1999 21 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan  Download
1999 22 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat  Download
1999 23 Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter Download
1999 24 Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Download
1999 25 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Download
1999 26 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Download
1999 27 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Download
1999 28 Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Download
1999 29 Pembelian Saham Bank Umum Download
1999 30 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan  Download
1999 31 Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  Download
1999 32 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  Download
1999 33 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum  Download
1999 34 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, Dan PT Bank Patriot  Download
1999 35 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukot Download
1999 36 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. Download
1999 37 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan Download
1999 38 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Download
1999 39 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Download
1999 40 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Download
1999 41 Pengendalian Pencemaran Udara Download
1999 42 Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  Download
1999 43 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara  Download
1999 44 Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh  Download
1999 45 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  Download
1999 46 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung  Download
1999 47 Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu  Download
1999 48 Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  Download
1999 49 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur  Download
1999 50 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/ Sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat  Download
1999 51 Penyelenggaraan Statistik  Download
1999 52 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusa Download
1999 53 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Download
1999 54 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Download
1999 55 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Download
1999 56 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Download
1999 57 Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  Download
1999 58 Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan  Download
1999 59 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor Download
1999 60 Pendidikan Tinggi Download
1999 61 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Download
1999 62 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Download
1999 63 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Download
1999 64 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Download
1999 65 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara Download
1999 66 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa  Download
1999 67 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa  Download
1999 68 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Download
1999 69 Label Dan Iklan Pangan Download
1999 70 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun  Download
1999 71 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala  Download
1999 72 Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman  Download
1999 73 Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu Download
1999 74 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Download
1999 75 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Download
1999 76 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Download
1999 77 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Download
1999 78 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Download
1999 79 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Download
1999 80 Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri Download
1999 81 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Download
1999 82 Angkutan Di Perairan  Download
1999 83 Kerja Sama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani  Download
1999 84 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam  Download
1999 85 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  Download
1999 86 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan  Download
1999 87 Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan  Download
1999 88 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi  Download
1999 89 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional  Download
1999 90 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II  Download
1999 91 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin)  Download
1999 92 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  Download
1999 93 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I  Download
1999 94 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II  Download
1999 95 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional  Download
1999 96 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter Download
1999 97 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum  Download
1999 98 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter Download
1999 99 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional  Download