| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei Nomor 7, Tahun 1944 Tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa | Download |
| 2 | Peraturan Kecelakaan 1947 | Download |
| 3 | Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26, Tahun 1947 | Download |
| 4 | Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Memperpanjang Tempo Termasuk Dalam Pasal 6 Ayat 8 "Peraturan Perjalanan Dinas". | Download |
| 5 | Pengumpulan Bahan Makanan Dan Distribusi | Download |
| 6 | Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan Dan Gaji Pegawai Negeri Dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk Di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren | Download |
| 7 | Peraturan Yang Menetapkan, Bahwa Beberapa Aturan Dalam Undang-Undang Kerja 1948 Dapat Dijalankan | Download |
| 8 | Rumah Tutupan | Download |
| 9 | Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Dan Anggota Angkatan Perang | Download |
| 10 | Peraturan Yang Mengatur Komisariat Pemerintah Pusat Di Sumatera | Download |
| 11 | Kantor Urusan Pegawai Negeri | Download |
| 12 | Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Bea Materai 1921 | Download |
| 13 | Jaminan Tersedianya Tanah-Tanah Oleh Kelurahan-Kelurahan Guna Perusahaan-Perusahaan Pertanian Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Karesidenan Surakarta | Download |
| 14 | Perantaraan Bank-Bank Pemerintah Dalam Peredaran Uang Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu | Download |
| 15 | Menghitung Ternak Dalam Tahun 1948 | Download |
| 16 | Permohonan Grasi | Download |
| 17 | Perubahan Pembayaran Pemeriksaan Pesawat Uap | Download |
| 18 | Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan | Download |
| 19 | Pengeluaran Surat Tanda Penerimaan Uang Berhubung Dengan Kurangnya Uang Kecil | Download |
| 20 | Pemberian Ijin Kepada Pedagang Untuk Menimbun Barang Penting | Download |
| 21 | Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 | Download |
| 22 | Penghargaan Pengalaman Kerja | Download |
| 23 | Penyesuaian Inpassing Pegawai Dalam P.G.P | Download |
| 24 | Militairisasi Jawatan Kereta Api Dan Jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon | Download |
| 25 | Pinjaman Negara Dengan Mengeluarkan Surat-Surat Tanda Hutang Negara | Download |
| 26 | Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Keadaan Bahaya | Download |
| 27 | Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati | Download |
| 28 | Jawatan Listrik Dan Gas Dalam Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 29 | Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Untuk Memungut Pajak | Download |
| 30 | Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri Serta Janda Dan Anak Piatunya (Perubahan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 14). | Download |
| 31 | Pemberian Tunjangan Kepada Janda Serta Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu | Download |
| 32 | Militairisasi Jawatan Jalan-Jalan Dari Kementerian Pekerjaan Umum | Download |
| 33 | Pemerintahan Militer Di Daerah-Daerah Di Jawa | Download |
| 34 | Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank | Download |
| 35 | Perjalanan Dinas Menteri. | Download |
| 36 | Militairisasi Jawatan Angkutan Motor | Download |
| 37 | Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 38 | Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara | Download |
| 39 | Pemberian Hukuman Kepada Mereka Yang Menyatakan Persetujuannya Terhadap Perbuatan Kaum Pemberontak Di Madiun | Download |
| 40 | Penglepasan Orang-Orang Hukuman Untuk Memberikan Tempat Kepada Tawanan-Tawanan Hukuman Yang Berhubung Dengan Pemberontakan | Download |
| 41 | Mengadakan Normalisasi Dalam Susunan Kementerian-Kementerian | Download |
| 42 | Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Dari Hal Pemerintahan Di Sumatera | Download |
| 43 | Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 Dari Hal Barang-Barang Yang Dirampas Atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak | Download |
| 44 | Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum | Download |
| 45 | Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 46 | Larangan Penyimpanan Minyak Bensin | Download |
| 47 | Militairisasi Sebagian Dari Jawatan Pekerjaan Umum Yang Mengenai Urusan Jalan-Jalan Gas Listrik Dan Air Minum Pada Daerah-Daerah Otonoom, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten-Kabupaten Dalam Karesidenan Surakarta | Download |
| 48 | Pengluasan Berlakunya Peraturan Pidana/Disiplin Tentara Dan Kekuasaan Pengadilan Tentara Yang Berlaku Juga Terhadap Pegawai Perusahaan Dan Badan Vital | Download |
| 49 | Perubahan Beberapa Pasal Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 50 | Hal Perusahaan Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 51 | Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan | Download |
| 52 | Percetakan Yang Dibawah Pengawasan Pemerintah Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 53 | Urusan Tawanan Dan Tahanan Politik/Tentara Yang Bersangkutan Dengan Peristiwa Madiun | Download |
| 54 | Penetapan Pembatasan Harga Dari Barang-Barang Penting | Download |
| 55 | Perusahaan Tambang Minyak Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 56 | Militairisasi Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara Dan Pabrik-Pabrik Gula Yang Diurusnya | Download |
| 57 | Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 58 | Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 59 | Jawatan Kehutanan Dijadikan Jawatan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang | Download |
| 60 | Lapang Pekerjaan, Susunan, Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman | Download |
| 61 | Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. | Download |
| 62 | Hak Untuk Mempergunakan Gedung-Gedung Dan Lain Sebagainya, Khusus Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta | Download |
| 63 | Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan Dan Ternak Dari Daerah Republik Indonesia | Download |
| 64 | Militairisasi Pusat Perkebunan Negara | Download |
| 65 | Mengadakan Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara | Download |
| 66 | Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1948 Dari Hal Surat Tanda Hutang Negara | Download |
| 67 | Hal Permohonan Grasi Dengan Menarik Kembali Segala Peraturan Mengenai Soal Ini Yang Sampai Kini Berlaku | Download |
| 68 | Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek Dan Lain Sebagainya. | Download |
| 69 | Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting. | Download |
| 70 | Kekuasaan Komandan Sub Territorium Dan Kepala Daerah Karesidenan/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta | Download |
| 71 | Pekerjaan, Susunan Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kesehatan | Download |
| 72 | Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Yang Berkedudukan Di Tanjung Karang | Download |
| 73 | Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum | Download |
| 74 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nmor 37 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 75 | Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948 Tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa Serta Paniterapada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan | Download |
| 76 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Surat Tanda Penerimaan Uang | Download |
| 77 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948 Tentang Pembatasan Harga | Download |
Open all
Close all