| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Pengawasan Terhadap Urusan Kredit | Download |
| 2 | Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia | Download |
| 3 | Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya | Download |
| 4 | Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat | Download |
| 5 | Dewan Penerbangan | Download |
| 6 | Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun Dan Onderstand Yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu Dan Sebagainya, Dan Kepada Jan | Download |
| 7 | Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955 | Download |
| 8 | Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955 | Download |
| 9 | Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama Untuk Kapal-Kapal | Download |
| 10 | Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 30 Tahun 1954) Tentang Dewan Keamanan Nasional | Download |
| 11 | Gabungan Kepala-Kepala Staf | Download |
| 12 | Cara Centraal Rubber Fonds Termaksud Dalam "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud Dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut | Download |
| 13 | Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 70 Tahun 1951) Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat | Download |
| 14 | Dewan Keamanan | Download |
| 15 | Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri | Download |
| 16 | Pemindahan Kekuasaan "Hoofd Van Gewestelijk Bestuur" Dalam Peradilan Asli | Download |
| 17 | Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea-Keluar Atas Karet Rakyat | Download |
| 18 | Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri | Download |
| 19 | Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu | Download |
| 20 | Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps | Download |
| 21 | Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721) | Download |
| 22 | Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah | Download |
| 23 | Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia | Download |
| 24 | Penjualan Rumah-Rumah Negara Kepada Pegawai-Pegawai Negeri | Download |
| 25 | Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954) | Download |
| 26 | Pengubahan Pasal 1 Ayat (2) Sub A Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 14) Dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) Kepada Menteri Negara | Download |
| 27 | Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Menteri Muda Republik Indonesia | Download |
| 28 | Pengubahan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 88 Tahun 1954) | Download |
| 29 | Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan | Download |
| 30 | Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 88) | Download |
| 31 | Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954) | Download |
| 32 | Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 48) | Download |
| 33 | Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 34 | Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1956 | Download |
| 35 | Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah | Download |
| 36 | Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721) | Download |
| 37 | Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri | Download |
Open all
Close all