Nomor | Tentang | Dokumen |
1 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin | Download |
2 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung | Download |
3 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap | Download |
4 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang | Download |
5 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 | Download |
6 | Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari | Download |
7 | Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal | Download |
8 | Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan | Download |
9 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu | Download |
10 | Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang | Download |
11 | Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi | Download |
12 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma | Download |
13 | Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (Pt. Jatraco) | Download |
14 | Dewan Hak Cipta | Download |
15 | Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun | Download |
16 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera | Download |
17 | Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri | Download |
18 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | Download |
19 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 | Download |
20 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Bank Pembangunan Asia | Download |
21 | Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 184) | Download |
22 | Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
23 | Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
24 | Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing | Download |
25 | Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I | Download |
26 | Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II | Download |
27 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya | Download |
28 | Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Benda Meterai | Download |
29 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Download |
30 | Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Koloni Timor Portugis Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur | Download |
31 | Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan | Download |
32 | Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe | Download |
33 | Pembentukan Kota Administratif Pariaman | Download |
34 | Pembentukan Kota Administratif Metro | Download |
35 | Pembentukan Kecamatan Kramatmulya Dan Darma Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung Dan Ujung Jaya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong Dan Tegalwaru Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, | Download |
36 | Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) | Download |
37 | Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I | Download |
38 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan | Download |
39 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Ppd) | Download |
40 | Pembentukan Kota Administratif Cilegon | Download |
41 | Pembentukan Kota Administratif Klaten | Download |
42 | Pembentukan Kota Administratif Palopo | Download |
43 | Pembentukan Kecamatan Aranio Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari Dan Kecamatan Barambai Di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur Dan Kecamatan Lokpaikat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Keca | Download |
44 | Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit Dan Kecamatan Dendang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan | Download |
45 | Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah | Download |
46 | Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan | Download |
47 | Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor | Download |
48 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan | Download |
49 | Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, Di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, Dan Di Kabupaten Daerah Tigkat II Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara | Download |
50 | Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara | Download |
Cari ...
Jumat, 18 Desember 2009
Browse » Home