Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor	Tahun	Tentang
Inpres No. 1	1998	Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-Barang Ekspor
Inpres No. 2	1998	Perdagangan Antar Daerah Tingkat Daerah Tingkat Ii/Pulau
Inpres No. 3	1998	Penghentian Bantuan Keuangan Kepada Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara (Iptn)
Inpres No. 4	1998	Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional
Inpres No. 5	1998	Penghentian Pelaksanaan Instruksi Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat
Inpres No. 6	1998	Penanaman Modal Asing Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit
Inpres No. 7	1998	Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 8	1998	Prosedur Pengusulan, Penetapan Dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
Inpres No. 9	1998	Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
Inpres No. 10	1998	Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Inpres No. 11	1998	Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan
Inpres No. 12	1998	Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 13	1998	Prosedur Pengusulan, Penetapan Dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
Inpres No. 14	1998	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perbankan
Inpres No. 15	1998	Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Inpres No. 17	1998	Percepat Pelaksanaan Reformasi
Inpres No. 18	1998	Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Perkoperasian
Inpres No. 19	1998	Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 20	1998	Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan
Inpres No. 21	1998	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
Inpres No. 22	1998	Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal
Inpres No. 23	1998	Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip Dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal Di Daerah
Inpres No. 24	1998	Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan Dan Energi Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut Di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam Dan Sekitarnya
Inpres No. 25	1998	Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
Inpres No. 26	1998	Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Inpres No. 27	1998	Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
Inpres No. 28	1998	Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden
Inpres No. 29	1998	Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998
Inpres No. 30	1998	Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Inpres No. 32	1998	Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah Dan Beras
Inpres No. 33	1998	Industri-Industri Yang Tergolong Strategis