Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Selasa, 22 Desember 2009

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor Tahun Tentang
Inpres No. 1 1998 Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-Barang Ekspor
Inpres No. 2 1998 Perdagangan Antar Daerah Tingkat Daerah Tingkat Ii/Pulau
Inpres No. 3 1998 Penghentian Bantuan Keuangan Kepada Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara (Iptn)
Inpres No. 4 1998 Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional
Inpres No. 5 1998 Penghentian Pelaksanaan Instruksi Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat
Inpres No. 6 1998 Penanaman Modal Asing Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit
Inpres No. 7 1998 Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 8 1998 Prosedur Pengusulan, Penetapan Dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
Inpres No. 9 1998 Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
Inpres No. 10 1998 Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Inpres No. 11 1998 Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan
Inpres No. 12 1998 Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 13 1998 Prosedur Pengusulan, Penetapan Dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
Inpres No. 14 1998 Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perbankan
Inpres No. 15 1998 Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Inpres No. 17 1998 Percepat Pelaksanaan Reformasi
Inpres No. 18 1998 Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Perkoperasian
Inpres No. 19 1998 Penetapan Harga Dasar Gabah
Inpres No. 20 1998 Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan
Inpres No. 21 1998 Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
Inpres No. 22 1998 Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal
Inpres No. 23 1998 Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip Dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal Di Daerah
Inpres No. 24 1998 Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan Dan Energi Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut Di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam Dan Sekitarnya
Inpres No. 25 1998 Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
Inpres No. 26 1998 Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Inpres No. 27 1998 Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
Inpres No. 28 1998 Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden
Inpres No. 29 1998 Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998
Inpres No. 30 1998 Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Inpres No. 32 1998 Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah Dan Beras
Inpres No. 33 1998 Industri-Industri Yang Tergolong Strategis